KAWASAN MELANESIA: ANALISIS ANCAMAN DI PAPUA

KAWASAN MELANESIA

PAPUA berada di wilayah perbatasan dengan Papua New Guinea, meliputi wilayah Papua dan Papua Barat dengan luas wilayah 420.540 km², merupakan wilayah yang sangat luas dan panjang serta kondisi  medan sangat sulit yang harus dilalui dengan transportasi udara yaitu pesawat atau helikopter. Dengan situasi medan yang sangat luas dan panjang dibutuhkan personel militer yang cukup banyak untuk menjaga dan mengawasi daerah perbatasan Indonesia - Papua New Guinea. Ditinjau dari lima aspek medan maka sangat bervariasi, dan sebagian besar wilayahnya dengan konfigurasi alam yang berbukit-bukit dan hutan yang sangat lebat dan luas. Belum banyak mempunyai sarana transportasi darat hingga sangat bergantung kepada transportasi udara. Dengan kondisi wilayah yang terpencil tersebut maka berdampak pada berbagai bidang sebagai berikut :

a. Bidang Ideologi. Ideologi dan pandangan hidup masyarakat sekitar perbatasan dalam bernegara berlandaskan Pancasila, dan keinginan dalam menjaga keutuhan NKRI cukup tinggi, tetapi karena situasi dan kondisi budaya yang masih terbelakang, menyebabkan implementasi ideologi negara belum bisa sepenuhnya diterapkan.                                                                

Rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat sekitar perbatasan akhirnya menyebabkan pemahaman dan pengamalan Pancasila di dalam bermasyarakat kurang bisa dilaksanakan, sehingga ketahanan idiologi masih rawan untuk dihadapkan pada pengaruh-pengaruh yang bersifat fanatisme kesukuan dan agama. Usaha pemerintah dalam memantapkan Idiologi Pancasila masih terbatas dengan lingkungan pemerintah, hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana yang belum memadai serta tingkat pendidikan masyarakat yang pada umumnya relatif rendah ;

b. Bidang Politik. Pengetahuan dan kesadaran berpolitik masyarakat masih sangat rendah. Perkembangan kehidupan masyarakat di Papua relatif tidak banyak berbeda dengan negara tetangga (PNG), namun adanya hubungan etnis antar warga masyarakat Papua dengan Papua New Guinea yang erat satu sama lain memungkinkan munculnya keinginan-keinginan untuk masuk ke wilayah negara Papua New Guinea atau sebaliknya, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun melibatkan diri dalam pelaksanaan Pemilu dan pada gilirannya akan sangat merugikan bagi persatuan dan kesatuan bangsa ;

c. Bidang  Ekonomi. Kondisi alam yang kaya dengan bahan mineral dan hasil hutan belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk lokal. Adanya eksplorasi tambang emas dan mineral lainnya oleh perusahaan tambang PT. Freeport Indonesia di Papua Barat yang sudah berjalan puluhan tahun belum mampu mensejahterakan masyarakatnya. Taraf kehidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat masih relatif rendah, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pendidikan ketrampilan dan ketahanan mental ideologi.  Kondisi infrastruktur khususnya transportasi yang sangat terbatas mengakibatkan arus  orang  dan  barang  ke / dari daerah lain kurang lancar. Disisi lain stabilitas keamanan dalam negeri yang dinilai belum mantap telah mempengaruhi investasi baik dari dalam negeri maupun asing yang akan masuk dan ingin menanamkan modalnya ;

d. Sosial Budaya. Tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk relatif masih rendah dibanding dengan tuntutan pembangunan  yang   semakin meningkat sesuai tujuan pembangunan nasional Indonesia.  Beragamnya suku dan masih adanya keterkaitan kerabat, famili, suku serta hubungan sesama etnis Melanesia akan sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat.

e. Bidang Hankam. Sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan sangat terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta jumlah  personil aparat keamanan yang relatif kecil, penduduk sedikit dan persebaran yang  tidak  merata, terbatasnya sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi dan tidak adanya jaminan dukungan logistik wilayah, sangat menyulitkan dalam upaya pelaksanaan pembinaan perlawanan rakyat semesta. Masih terjadinya pelanggaran wilayah kedaulatan oleh pihak militer asing maupun oleh pihak sipil asing, pelaku penyelundupan dan pencurian kekayaan alam baik di darat ataupun di laut.

Selain itu munculnya kembali gerakan separatisme di Papua juga telah menambahkan ketegangan di wilayah tersebut. Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan gerakan separatis masyarakat Papua yang didirikan pada tahun 1965. Walaupun telah dilarang oleh pemerintah Indonesia, kegiatan OPM masih berlangsung hingga saat ini. Pada akhir tahun 2011, masyarakat Papua mulai bergejolak kembali. Beberapa negara kemudian menyatakan dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan Papua, termasuk Amerika Serikat dan Australia. Permasalahan tersebut dapat mempengaruhi eksistensi dan integritas NKRI di dunia internasional.

Tinjauan dari Aspek Pertahanan Keamanan.

a. Antisipasi terhadap ancaman Gerakan separatis. Kesadaran masyarakat Papua akan potensi alamnya yang dieksplorasi secara berlebihan membuat rawan terjadinya gerakan separatis. Organisasi Papua Merdeka (OPM) salah satu dari gerakan separatis yang menginginkan pemisahan Papua Barat dari NKRI. Tujuan pembentukan OPM adalah untuk bergerilya di kawasan Papua Barat yang diiringi dengan pembentukan 7 Batalyon Kasuari dengan beberapa Komandan Peleteon. Keberadaan OPM dirasa meresahkan tidak hanya mengenai persoalan kedaulatan Indonesia sebagai negara kesatuan, tetapi juga kekerasan yang digunakan sebagai alat mencapai tujuannya tersebut. Hal tersebut mendorong perlu adanya langkah-langkah untuk mengantisipasi munculnya ancaman gerakan separatis OPM di wilayah tersebut. 

b. Pengamanan perbatasan Indonesia - Papua New Guinea. Adapun tugas utama prajurit Kodam XVII/Cendrawasih yang berada di garis depan perbatasan ini adalah melakukan operasi pengamanan perbatasan dan menjaga patok-patok perbatasan supaya tidak ada pergeseran. Terdapat 2 Kompi Yonif dengan pos terdekat di perbatasan Papua New Guinea di Wutung, Skopro, Bewan dan Sendi. Masalah terbesar selain hambatan alam, terbatasnya akses, dan fasilitas adalah ancaman penyakit malaria. Panjang garis perbatasan yang harus diawasi sekitar 770 km, merupakan problem besar bagi pasukan darat untuk mengawasinya setiap saat. Sebab, pasukan darat sendiri selain terbatas dalam fasilitas juga terbatas dalam jumlah personel yang bertugas.

 

c. Pengamanan Obyek vital. Papua Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar dan perlu dilakukan eksplorasi lebih jauh. Salah satu aktor yang berperan dalam eksplorasi kekayaan alam Papua Barat adalah PT. Freeport Indonesia (PTFI). PTFI merupakan perusahaan pertambangan skala multinasional asal Amerika yang beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua. PTFI memfokuskan eksplorasi pada bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak terbesar di dunia, yang  mendistribusikan hasil eksplorasi tersebut ke berbagai negara. Harapan pemerintah atas hadirnya PTFI di kawasan Papua Barat adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dikawasan tersebut. Oleh karena itu eksplarasi strategis sumber daya alam PTFI merupakan obyek vital yang harus mendapatkan jaminan keamanan. 

d. Penanggulangan Terorisme. Terorisme masih menjadi ancaman terhadap keamanan baik di darat maupun di laut.  Kebijakan penanggulangan terorisme yang belum terintegrasi dan penyelesaian hukum yang berlarut-larut terhadap pelaku teror, berpotensi menimbulkan aksi teroris yang lebih intens dan mengancam keselamatan masyarakat. 

e. Mengatasi konflik sosial. Rasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah dan produk hukum yang belum dapat mengakomodir kepentingan masyarakat serta didorong oleh eksklusifisme SARA dan kesenjangan sosial ekonomi dapat memicu konflik sosial yang berdampak pada instabilitas keamanan. 

Tinjauan dari Aspek Kemungkinan Ancaman.

Berdasarkan analisa lingkungan strategis yang terjadi, dapat diidentifikasi ancaman yang mungkin berkembang pada beberapa tahun kedepan, baik dari Luar Negeri maupun Dalam Negeri.

a. Ancaman Militer. Konflik perbatasan darat Indonesia - Papua New Guinea dapat mungkin terjadi akibat dari :

1). Pangkalan militer Amerika di Darwin, Australia. Posisi Darwin yang jaraknya hanya 820 km dari Papua sudah menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Pasukan Amerika bisa menembus wilayah Indonesia untuk melakukan operasi intelijen dan kegiatan militer. Bagi Indonesia, penempatan Marinir Amerika Serikat di Darwin penting untuk dicermati, sebab kekuatan itu dapat memperkuat kekuatan militer Amerika untuk merespon instabilitas di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia Timur. Amerika memiliki kepentingan terhadap kekayaan sumber daya alam di wilayah Papua.                                 

Amerika bisa saja mendukung kemerdekaan Papua agar bisa mengontrol Freeportnya. Penempatan 22.750 pasukan tentara Amerika bisa mendukung Papua merdeka, karena menurut informasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) didukung oleh gereja-gereja di Amerika. Untuk menjaga kepentingan Pemerintah Amerika Serikat, maka Amerika akan meningkatkan kekuatan dan keamanannya di sekitar wilayah Indonesia, khususnya yang berbatasan dengan Papua.

2). Penguatan militer Papua New Guinea di perbatasan. Papua New Guinea telah meminta bantuan Australia untuk mengem­bangkan fasilitas pertahanan mereka di perbatasan Indonesia - Papua New Guinea. Untuk melin­dungi kepentingan teritori­alnya, pemerintah Papua New Guinea akan memperkuat armada perta­hanan mereka di kawasan yang berbatasan dengan Indonesia. Rencana itu akan meningkat­kan jumlah pasukan hingga 10.000 personel, disertai armada dan perlengkapan pendukung pertahanan.

3). Penyusupan intelijen asing. Kegiatan spionase intelijen melalui jalur LSM, wisatawan, penelitian, bantuan, pendidikan dan misi agama merupakan ancaman potensial. Perayaan HUT Papua sering ditunggangi spionase asing. HUT Papua juga dirayakan di Australia, Belanda, Inggris dan negara - negara Eropa lainnya yang melibatkan  spionasi asing. Perayaan HUT Papua bisa digunakan untuk menciptakan kerusuhan dan perlawanan keutuhan NKRI, dengan melakukan aksi-aksi mengganggu keamanan dan mengibarkan bendera Kejora untuk menuntut kemerdekaan atau terlepas dari NKRI. Peranan asing (NGO internasional) begitu besar dalam membentuk organisasi dan kelompok perlawanan terhadap NKRI baik di dalam dan luar negeri.

Ancaman non militer.

1). Aksi radikal. Menguatnya isu-isu agama, tensi etnisitas termasuk sejumlah konflik yang didasari oleh adanya kesenjangan sosial­-ekonomi, merupakan penyebab konflik yang sering terjadi di wilayah Papua. Perubahan komposisi dan struktur demografis secara luas sebagai akibat dari interaksi global yang semakin intens semakin meningkatkan perbedaan dan kecemburuan sosial antara kelompok penduduk pribumi dan pendatang, yang rawan menimbulkan konflik horizontal (komunal) maupun vertikal. Walaupun penentuan nasib sendiri telah dilakukan melalui Pepera di Papua sejak dasawarsa 1960, dalam kenyataannya ketidakpuasan penduduk pribumi atau lokal terhadap pendekatan dan kebijakan pembangunan pemerintah pusat tetap muncul dan tidak surut sampai saat ini.

2). Kejahatan Transnasional. Kejahatan lintas batas (transnational crimes) yang banyak terjadi di perbatasan darat Indonesia - Papua New adalah penyelundupan (smuggling) yang sangat sulit diatasi sejak dahulu hingga dewasa ini. Komoditas yang diselundupkan bersifat komersial, antara lain, minyak tanah, bensin, kayu, dan kakao dari Papua Indonesia, dan vanilla asal Papua New Guinea, yang terutama dilakukan dengan memanfaatkan jalur (perbatasan) laut.

Jenis kejahatan lintas batas lainnya adalah penyelundupan senjata ringan dan amunisi, yang menimbulkan keprihatinan. Senjata dan amunisi tersebut diperdagangkan di sepanjang perbatasan Indonesia - Papua New Guinea. Keinginan yang besar dari penduduk Papua New Guinea untuk memiliki senjata telah menjadi pemicu tingkat penyelundupan begitu tinggi belakangan ini. Hal ini ada hubungannya dengan meningkatnya rasa tidak aman akibat sering terjadinya perang suku (tribal war) di Papua New Guinea dan kondisi keamanan domestik yang sering labil (terganggu) akibat ketidakpuasan kelompok-kelompok politik di negeri itu. Selain itu potensi terjadi kegiatan illegal fishing dan terjadinya illegal trafficking in persons di Papua juga cukup tinggi.

 

3) Terorisme. Aksi terorisme dapat terjadi di wilayah Papua. Aktor pelaku dapat berupa aktor negara, kelompok ekstrim ataupun kejahatan perorangan. Mereka melakukan terorisme dapat dengan cara sabotase, pengeboman dan pembajakan baik di darat dan laut. Mengingat bahwa di Papua terdapat banyak obyek vital milik aset strategis asing (Amerika) dan keberadaan warga asing yang selama ini selalu menjadi target utama kelompok teroris.

4) Konflik sosial. Konflik sosial merupakan ancaman nyata / faktual dan sewaktu-waktu dapat terjadi dan dapat mengancam stabilitas nasional.

a) Konflik komunal. Konflik komunal terjadi sebagai akibat sengketa pemekaran wilayah, permasalahan pilkada dan masalah SARA.  Berbagai konflik yang berlatar belakang SARA dalam beberapa tahun terakhir ini memberi bukti bahwa sebagian tertentu dari kelompok-kelompok yang ada dan hidup masyarakat  Papua masih rendah pengendalian dirinya, dan cenderung memilih cara-cara kekerasan untuk mengekspresikan pendapat dan keinginannya dalam menyelesaikan masalah.

b) Konflik vertikal. Konflik vertikal terjadi sebagai akibat adanya perlawanan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang dilakukan dalam bentuk unjuk rasa ataupun aksi-aksi lain yang bersifat anarkis. Potensi konflik vertikal masih relatif terus terjadi di wilayah Papua. Papua merupakan salah satu daerah yang mempunyai kecenderungan melepaskan diri dari NKRI dengan adanya suatu gerakan yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM).  

5) Bencana alam. Wilayah Indonesia yang terletak di jalur gempa dunia, lempeng Asia dan Australia menyebabkan setiap saat rawan gempa tektonik di dasar lautan yang berdampak tsunami. Selain itu juga rawan terjadi bencana alam akibat ulah manusia yang merusak lingkungan, seperti tanah longsor dan banjir bandang yang datang secara tiba-tiba merupakan ancaman nyata / faktual. Berbagai macam bencana alam yang mungkin terjadi di Papua, sebagai berikut :

a) Gempa bumi. Gempa bumi kemungkinan saja dapat   terjadi di berbagai wilayah Papua.

b) Banjir dan tanah longsor. Banjir dan tanah longsor kemungkinan dapat terjadi di daerah dataran rendah dan rawa-  rawa serta pegunungan yang memiliki kontur yang terjal.

c) Kebakaran hutan. Kerawananan kebakaran hutan dapat terjadi di Papua mengingat kondisi alam yang sebagian besar terdiri dari hutan lebat.

d) Tsunami. Tsunami kemungkinan dapat terjadi di pantai Barat dan pantai Utara Papua akibat adanya bencana gempa bumi di dasar laut.

 (Fajar Purwawidada, MH., MS.c)