ISIS: ISLAM RADIKAL ANCAMAN TERHADAP INDONESIA

ISIS: Islamic State in Iraq and Syria (Indonesia)

ISIS: Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) atau Islamic State in Iraq and Syria atau Islamic State in Iraq and al-Shām (ISIS) merupakan kelompok militan jihad di Irak dan Suriah. ISIS adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk membentuk Daulah Islamiyah atau negara Islam dalam pimpinan satu Khalifah. Saat ini ISIS dipimpin Abu Bakar Al Baghdadi.

Terbentuk dari proses chaos politik di Iraq dan Syiria. Dimana situasi kestabilan keamanan dan politik sudah tidak mampu dikontrol lagi oleh negara, maka actor non-negara akan muncul untuk mengambil alih keadaan. Pada gerakan demokrasi sampai di Suriah yang sebelumnya telah meruntuhkan negara-negara kuat Timur Tengah: Tunisia dan Mesir, memunculkan kelompok-kelompok yang pro-demokrasi dan kelompok-kelompok militan yang mengusung sektarian. ISIS muncul sebagai kelompok militan perjuangan kelompok minoritas sunni tersebut yang berhasil mengkonsolidasikan kelompok-kelompok militan lainnya untuk berusaha menggulingkan diktator Bashar Al Assad yang berasal dari kalangan Syiah. Upaya ini gagal karena ternyata Al Assad didukung oleh paramiliter Hezbollah.

Kegagalan menggulingkan Al Assad, mengalihkan tujuan ISIS untuk menguasai wilayah Suriah bagian Timur dan Irak bagian Barat yang tak bisa dikuasai efektif oleh Pemerintah Damaskus dan Baghdad. Keberhasilan menguasai wilayah itu mengakibatkan ISIS memiliki kekuasaan luar biasa di kawasan Timur Tengah. Pada tanggal 29 Juni 2014 mereka menghapus nama Irak dan Levant dan kemudian mendirikan negara Negara Islam, menyatakan wilayah di Irak dan Suriah sebagai kekhalifahan baru. ISIS mendeklarasikan entitas politik baru yang mereka sebut sebagai khilafah. Menggunakan sentimen sektarianisme Sunni versus Syiah dan khilafah sebagai entitas politik pemersatu umat Islam sedunia. Dengan mengangkat tokoh sentral ISIS Abu Bakar al-Baghdadi, yang merupakan mantan anggota intelijen Iraq masa pemerintahan Saddam sebagai Khalifah yang pertama.

ISIS memiliki aliansi atau merupakan sempalan dari Al-Qaeda. Meskipun kemudian tidak sejalan lagi, aksi-aksi yang dilakukan berkiblat pada Al-Qaeda dan berideologi pada Islam Wahabbi. Perebutan kekuasaan yang dilakukan melalui kekerasan dan aksi teror yang brutal seperti: pembunuhan masal, bom bunuh diri, menjarah bank, toko emas dan menguasai ladang minyak. Target serangan ISIS diarahkan terutama terhadap Muslim Syiah dan Kristen. Pemberontak di Irak dan Suriah ini telah menewaskan ribuan orang. PBB menyebutkan lebih dari 2.400 warga Irak yang mayoritas warga sipil tewas sepanjang Juni 2014. Jumlah korban tewas ini merupakan yang terburuk dari aksi kekerasan di Irak dalam beberapa tahun terakhir. ISIS telah menyebabkan lebih dari 30.000 warga kota kecil di Timur Suriah harus mengungsi. Memegang paham keagamaan ultra-puritan, ISIS menghancurkan banyak masjid di wilayah yang mereka duduki, dengan alasan masjid-masjid itu jadi tempat pemujaan yang dianggap musyrik bertentangan dengan akidah tauhid. Dengan paham keagamaan ultra-puritan, ISIS berniat menghancurkan Kabah di Mekkah yang menurut mereka telah menjadi pusat pemujaan kemusyrikan.

Ambisi kekuasaan ISIS adalah menegakkan kembali Khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah di seluruh dunia setelah khilafah terakhir di Turki runtuh pada 1924. ISIS menyerukan pada umat Muslim di seluruh dunia untuk tunduk dan mendukung gerakan mereka. Berupaya terus memperluas kekuasaan dan jaringannya baik di Timur Tengah, Eropa dan Asia. Indonesia merupakan salah satu dari 50 negara di dunia yang menjadi sasaran gerakan ISIS. Ada sekitar 7.000 militansi ISIS yang terus bergerilya di seluruh dunia. 

Seruan ISIS itu memiliki potensi mendapat sambutan dari kalangan Muslim awam yang tak paham geopolitik Dunia Arab, khususnya Irak dan Suriah. Atau orang-orang Muslim yang memegang idealisme tentang kesatuan umat Islam sedunia di bawah satu entitas politik tunggal khilafah tanpa memahami konsep khilafah itu sendiri beserta implikasi dan konsekuensinya. Meski ada potensi ISIS bisa merekrut segelintir Muslim dari berbagai penjuru dunia, pada saat yang sama ISIS mengandung lebih banyak potensi mendapat perlawanan dari mayoritas terbesar umat Islam. Hal ini terkait terutama dengan paham keagamaannya yang bersifat ultra-puritan yang bahkan jauh lebih ekstrem daripada paham Wahabiyah.

Sampai saat ini memang masih ada kalangan umat Islam di berbagai penjuru dunia yang mengimpikan khilafah. Bagi mereka, khilafah adalah satu-satunya institusi atau entitas politik yang bisa mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Menurut mereka, hanya dengan khilafah, umat Islam sedunia dapat mengatasi masalah semacam keterbelakangan, kemiskinan, pengangguran, dan berbagai bentuk kenestapaan lain. Karena itulah, dari waktu ke waktu selalu ada kelompok di kalangan umat Islam yang mengorientasikan cita gerakan mereka untuk pembentukan khilafah.  Di antara mereka ada yang bergerak secara damai atau kekerasan seperti ISIS.

Propaganda ISIS melalui media, khususnya elektronik dan jejaring sosial telah berhasil mendapatkan simpati dan menggaet umat Muslim di dunia. Keberhasilan ini karena ISIS menggunakan simbol-simbol Islam dan menggunakan tujuan khilafah yang seolah mengasumsikan dirinya sebagai Islam dan pasukan Allah. Padahal ISIS tidak mewakili apapun dari Islam sebagai agama, karena sesungguhnya gerakannya adalah bentuk politik kekuasaan. Bahkan sebaliknya aksi-aksi kekerasan, teror dan kebrutalan yang dilakukannya sungguh tidak mencerminkan dari ajaran Islam yang merupakan agama cinta damai. Namun bagi sebagian Muslim yang memiliki semangat ke-Islaman / jihad yang tinggi, namun tidak cukup memiliki wawasan dan ilmu yang cukup akan mudah terpengaruh dan terperangkap dalam propaganda yang dilakukan. Atau bagi kelompok-kelompok yang memiliki tujuan yang sama dengan ISIS untuk mendirikan negara Islam dapan memanfaatkan momen ini untuk mendorong perjuangkannya memperjuangkan daulah Islamiyah di negaranya.

Di Indonesia yang merupakan penduduknya mayoritas Islam, propaganda ISIS untuk mendukung dan bergabung dalam perjuangannya menegakkan khilafah Islamiyah cepat direspon oleh kelompok-kelompok Islam yang memiliki karakter, ideology dan tujuan sama. Bahwa di Indonesia paham-paham radikal semacam ini: ISIS, Ikhwanul Muslim, Taliban mudah masuk karena secara historis Indonesia pernah mengalami pergolakan dan konflik radikalisme Islam dengan adanya pertentangan bentuk negara NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan NII (Negara Islam Indonesia) yang berdasarkan Islam. Pertentangan mengenai Piagam Jakarta terlah melahirkan militansi Islam di Indonesia dengan adanya pergerakan pemberontakan Darul Islam (DI/TII) Kartosuwirdjo yang berupaya terus memperjuangkan berdirinya Negara Islam di Indonesia. Berkembangnya ideology Islam radikal wahabbi, salafy ataupun puritan serta pengaruh jaringan Ihmawanul Muslim dan Al-Qaeda di Indonesia terhadap kelompok masa Darul Islam-Komando Jihad hingga mutasi kelompok Islam radikal dan teroris membuat faham ISIS mudah mendapatkan tempat untuk bersemai. 

Jaringan yang sudah ada semisal kelompok teroris Jamaah Islamiyah dengan Ihwanul Muslim dan pengiriman anggota Darul Islam-kelompok usroh untuk pelatihan paramiliter di Afganistan 1985 hingga tahun 1990-an dan hubungan kelompok teroris Hambali dan Noordin M. Top dengan Al-Qaeda membuktikan mudahnya Indonesia menerima faham-faham fundamentalis transnasional itu. Oleh karena tidak heran bila ajakan bergabung ISIS langsung disambut para kelompok radikal itu untuk merekronstruksi ideology dan perjuangan kelompoknya itu. Melihat ISIS yang mampu berkuasa dan sukses gerakannya di Iraq dan Suriah dapat dijadikan bangkitnya semangat baru, haluan dan kendaraan untuk mendapatkan dukungan perjuangan yang sama mendirikan daulah Islamiyah di Indonesia. Mengingat bahwa kelompok-kelompok radikal-teroris beberapa tahun ini telah terpaksa tiarap dan kehilangan orientasi akibat banyaknya tokoh-tokoh utama mereka berhasil ditangkap atau ditembak mati Densus 88; Abu Bakar Ba’asyir, Noordin M. Top, Dr. Hambali, Abu Tholut, Sigit Qardawi dll. Buktinya adalah sudah ada 56 WNI yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, tiga diantaranya tewas dan maraknya dukungan terhadap ISIS di berbagai wilayah di Indonesia; Bengkulu, Banjarmasin, Jakarta, Solo, Malang, Maluku, Poso, Bima dll. Bahwa nyatanya ISIS cepat direspon di daerah-daerah konflik atau daerah basis kelompok Islam radikal. 

Dipastikan simpatisan ISIS di Indonesia adalah dari anggota kelompok radikal dan teroris itu, yaitu semisal jaringan kelompok Santoso-Mujahidin Indonesia Timur di Poso dan juga jaringan Islam radikal seperti JAT cs. di Solo ataupun jaringannya. Buktinya bahwa anggota ISIS yang melakukan propaganda di Youtobe adalah Abu Muhammad Al Indonesiy tersebut alias Bahrumsyah. Pria itu masih terkait dengan kelompok terorisme pimpinan Santoso alias Abu Wardah. Bahrumsyah pernah menempuh kuliah di UIN Ciputat tahun 2004. Namun, ia tidak menyelesaikan kuliahnya karena lebih tertarik bergabung dengan kelompok-kelompok militan Muslim. Awalnya Bahrumsyah bergabung dengan kelompok Abu Jibril di Ciputat. Karena tidak sepaham, Bahrumsyah keluar dan berguru ke Ustaz Amman Abdurahman yang terlibat bom Cimanggis 2004 dan Jantho. Amman kini berada di Lapas Nusakambangan. Kemudian Bahrumsyah bergabung dengan Muh Fachri. Bahrumsyah dan Muh Fachri kemudian bergabung dalam kelompok Forum Aktivis Syariat Islam (Faksi). Faksi inilah yang kemudian menjadi pendorong untuk perkembangan ISIS di Indonesia yang melakukan deklarasi mendukung ISIS di berbagai daerah: Jakarta, Banjarmasin, Ciputat, Bekasi, Solo, Malang, Poso, Bima, Lombok;

Pada 3 Agustus2014 ada 50 warga Bekasi telah berikrar untuk mendukung kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Mereka tergabung dalam kelompok bernama Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang dipimpin oleh Syamsudin Uba. Pendukung ISIS berikrar di Masjid Muhajirin, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan. Jemaah tersebut menamakan kelompok mereka dengan nama Khilafah Ibrahim.

Keberadaan ISIS di Bima pertama kali diketahui berdasarkan informasi intelijen yang menyebut ada pergerakan ISIS yang berlangsung di wilayah Bima. Ini berdasarkan bukti dokumentasi kegiatan ceramah yang berlangsung di sebuah tempat di wilayah ini.

Ada kegiatan baiat mendukung gerakan ISIS digelar di Kampus II Gedung Syahida Inn UIN Syarief  Hidayatullah selain itu juga ada demonstrasi mendukung ISIS di Bunderan HI Jakpus.

Di Kabupaten Malang yang dilaporkan sempat ada pertemuan petinggi ISIS, selain itu juga ada rencana pembaiatan di sebuah masjid di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, serta di Kabupaten Lamongan adanya satu keluarga yang berjumlah tujuh orang bergabung dengan gerakan ISIS.

Di Solo Raya simpatisan ISIS dapat dilihat dengan maraknya pemasangan gambar dinding, poster dan bendera ISIS yang dipasang di beberapa tempat khususnya di sekitar daerah Grogol yang merupakan basis dari kelompok-kelompok Islam Radikal Solo. Pemasangan simbol-simbol dan dukungan gerakan ISIS di Solo sebenarnya sudah nampak jauh beberapa bulan sebelum hebohnya tanyangan propaganda ISIS di Youtobe. Menunjukkan terlambatnya respon aparat pemerintah dan masyarakat atau mungkin memang belum menyadari dengan adanya gerakan kelompok ISIS tersebut.

Tidak hanya di youtobe baru-baru ini, propaganda ISIS dan Khilafah Islamiyah sebenarnya sudah lama aktif di jejaring sosial dan situs internet. Misalnya situs Pembela Tauhid dan Risalah Tauhid News yang di yakini milik Kelompok JAT, yang aktif mengunggah berita, foto, tindakan dan cara-cara kekerasan; cara membuat bom, ightiyalat (cara membunuh secara diam-diam), serangan terhadap polisi, termasuk memberitakan propaganda ISIS dan pembantaian umat Muslim. Tentu ini  merupakan propaganda terorisme. Tapi nampaknya tidak ada kontra ataupun pemblokiran terhadap pemberitaan seperti itu oleh aparat pemerintah. Situs-situs Islam radikal dibiarkan lepas begitu saja tanpa kontrol. Sangat berbahaya karena dapat langsung diakses oleh masyarakat dimanapun berada dan juga dijadikan sebagai sarana rekrutmen-doktrinasi anggota baru. Tidak cukup di internet, secara fisik Koran dinding Risalah Tauhid News juga terpajang di masjid-masjid disekitar kawasan Grogol, Solo.

Bahkan di Lapaspun setidaknya 24 narapidana kasus terorisme yang telah menyatakan dukungan terhadap ISIS. Tokoh JI dan JAT Abu Bakar Ba'asyir telah melakukan baiat terhadap 23 terpidana kasus terorisme penghuni Lapas Pasir Putih, Nusakambangan, untuk mengikuti paham ISIS. Mereka yang sudah terang-terangan membaiat diri mendukung pemimpin ISIS Abu Bakar al Baghdadi diantaranya: Abu Bakar Baasyir, Aman Abdurrahman (Jamaah Ansharut Tauhid-JAT), dan Santoso alias Abu Wardah (pemimpin kelompok teroris di di Poso, Sulawesi Tengah). Selain itu ada belasan mantan narapidana dan ratusan anggota kelompok radikal yang menyatakan bergabung dengan ISIS.

Melihat begitu masifnya pengembangan jaringan simpatisan ISIS di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Mengingat ideology ISIS merupakan faham yang ultra-puritan, dalam arti menghendaki ajaran Islam yang semurni-murninya dan tidak menerima adanya perbedaan tafsir agama dengan kelompoknya serta mudahnya mengkafirkan kelompok yang lain. Faham semacam ini dapat mengancam eksistensi NKRI mengingat bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan menghagai keragaman sebagai bentuk pluralisme. Faham ini juga menganggap Indenesia sebagai negara kafir atau pemerintahan yang thogut karena bukan berdasarkan ideology Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadis, tetapi berdasar pada hukum buatan manusia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Sehingga keberadaan faham ISIS di Indonesia akan mengancam Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI yang sudah dianggap final.

Melihat pengalaman 1985 saat anggota kelompok Darul Islam berangkat ke Afganistan untuk mendapatkan pelatihan dan ikut bergabung bersama mujahidin untuk melawan Soviet kemudian setelah kembali ke tanah air, sebagian mereka menjadi tokoh-tokoh kelompok radikal / terorisme Jamaah Islamiyah dan Darul Islam yang terus mengobarkan teror di Indonesia. Dikhawatirkan WNI yang saat ini berangkat berjihad dan bergabung ISIS di Suriah setelah kembali ke Indonesia akan serupa menjadi tokoh dan lebih mengobarkan radikalisme Islam ataupun terorisme yang mengancam keamanan nasional. Oleh karena menyangkut keamanan nasional tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab Polisi atau Militer saja, tetapi semua elemen masyarakat juga harus bersinergi untuk dapat mencegah berkembangnya jaringan ISIS ini di Indonesia. 

REKOMENDASI

Dari permasalah ISIS di atas, maka untuk menanggulangi berkembangnya ideology dan gerakan ISIS di Indonesia maka dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Sebagi preventive dilakukan deradikalisasi terhadap kelompok-kelompok Islam radikal dan tahanan terorisme untuk dapat memahami ajaran Islam secara damai dan toleransi. Selain itu perlu program disengagement yaitu pemutusan hubungan para mantan narapidana terorisme agar tidak kembali lagi ke jaringannya, yaitu melalui pengawasan dan penyaluran pekerjaan yang layak.

2. Penegakan hukum yang tegas terhadap para provokator atau penyebar faham ISIS ataupun simpatisan yang mendukung gerakan ISIS, termasuk WNI yang bergabung dengan ISIS di Suriah apabila kembali ke tanah air.

3. Pembatasan dan memperketat terhadap WNI yang akan bepergian ke daerah-daerah konflik di luar negeri seperti; Iraq dan Suriah.

4. Melalui pendidikan agama yang mengajarkan Islam yang damai dan toleransi.

5. Peran serta tokoh Ulama untuk dapat memberikan pemahaman tentang bahayanya ISIS dan faham-faham fundamentalis / ultra-puritan yang dapat mengakibatkan kekerasan dan konflik di masyarakat.

6. Meningkatkan kesejahteraan, menekan kemiskinan dan pengangguran serta menegakkan keadilan di masyarakat.

7. Melakukan revitalisasi Pancasila sebagai ideology bangsa dan terus menanamkan nasionalisme patriotisme terhadap masyarakat.

8. Adanya kontrol terhadap media jejaring sosial dan lainnya terhadap upaya doktrinasi, propaganda, agitasi dan provokasi oleh pihak yang ingin menebarkan faham-faham fundamentalis / kekerassan di masyarakat.

(Fajar Purwawidada, MH., M.Sc.)

KAWASAN MELANESIA: ANALISIS ANCAMAN DI PAPUA

KAWASAN MELANESIA

PAPUA berada di wilayah perbatasan dengan Papua New Guinea, meliputi wilayah Papua dan Papua Barat dengan luas wilayah 420.540 km², merupakan wilayah yang sangat luas dan panjang serta kondisi  medan sangat sulit yang harus dilalui dengan transportasi udara yaitu pesawat atau helikopter. Dengan situasi medan yang sangat luas dan panjang dibutuhkan personel militer yang cukup banyak untuk menjaga dan mengawasi daerah perbatasan Indonesia - Papua New Guinea. Ditinjau dari lima aspek medan maka sangat bervariasi, dan sebagian besar wilayahnya dengan konfigurasi alam yang berbukit-bukit dan hutan yang sangat lebat dan luas. Belum banyak mempunyai sarana transportasi darat hingga sangat bergantung kepada transportasi udara. Dengan kondisi wilayah yang terpencil tersebut maka berdampak pada berbagai bidang sebagai berikut :

a. Bidang Ideologi. Ideologi dan pandangan hidup masyarakat sekitar perbatasan dalam bernegara berlandaskan Pancasila, dan keinginan dalam menjaga keutuhan NKRI cukup tinggi, tetapi karena situasi dan kondisi budaya yang masih terbelakang, menyebabkan implementasi ideologi negara belum bisa sepenuhnya diterapkan.                                                                

Rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat sekitar perbatasan akhirnya menyebabkan pemahaman dan pengamalan Pancasila di dalam bermasyarakat kurang bisa dilaksanakan, sehingga ketahanan idiologi masih rawan untuk dihadapkan pada pengaruh-pengaruh yang bersifat fanatisme kesukuan dan agama. Usaha pemerintah dalam memantapkan Idiologi Pancasila masih terbatas dengan lingkungan pemerintah, hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana yang belum memadai serta tingkat pendidikan masyarakat yang pada umumnya relatif rendah ;

b. Bidang Politik. Pengetahuan dan kesadaran berpolitik masyarakat masih sangat rendah. Perkembangan kehidupan masyarakat di Papua relatif tidak banyak berbeda dengan negara tetangga (PNG), namun adanya hubungan etnis antar warga masyarakat Papua dengan Papua New Guinea yang erat satu sama lain memungkinkan munculnya keinginan-keinginan untuk masuk ke wilayah negara Papua New Guinea atau sebaliknya, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun melibatkan diri dalam pelaksanaan Pemilu dan pada gilirannya akan sangat merugikan bagi persatuan dan kesatuan bangsa ;

c. Bidang  Ekonomi. Kondisi alam yang kaya dengan bahan mineral dan hasil hutan belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk lokal. Adanya eksplorasi tambang emas dan mineral lainnya oleh perusahaan tambang PT. Freeport Indonesia di Papua Barat yang sudah berjalan puluhan tahun belum mampu mensejahterakan masyarakatnya. Taraf kehidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat masih relatif rendah, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pendidikan ketrampilan dan ketahanan mental ideologi.  Kondisi infrastruktur khususnya transportasi yang sangat terbatas mengakibatkan arus  orang  dan  barang  ke / dari daerah lain kurang lancar. Disisi lain stabilitas keamanan dalam negeri yang dinilai belum mantap telah mempengaruhi investasi baik dari dalam negeri maupun asing yang akan masuk dan ingin menanamkan modalnya ;

d. Sosial Budaya. Tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk relatif masih rendah dibanding dengan tuntutan pembangunan  yang   semakin meningkat sesuai tujuan pembangunan nasional Indonesia.  Beragamnya suku dan masih adanya keterkaitan kerabat, famili, suku serta hubungan sesama etnis Melanesia akan sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat.

e. Bidang Hankam. Sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan sangat terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta jumlah  personil aparat keamanan yang relatif kecil, penduduk sedikit dan persebaran yang  tidak  merata, terbatasnya sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi dan tidak adanya jaminan dukungan logistik wilayah, sangat menyulitkan dalam upaya pelaksanaan pembinaan perlawanan rakyat semesta. Masih terjadinya pelanggaran wilayah kedaulatan oleh pihak militer asing maupun oleh pihak sipil asing, pelaku penyelundupan dan pencurian kekayaan alam baik di darat ataupun di laut.

Selain itu munculnya kembali gerakan separatisme di Papua juga telah menambahkan ketegangan di wilayah tersebut. Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan gerakan separatis masyarakat Papua yang didirikan pada tahun 1965. Walaupun telah dilarang oleh pemerintah Indonesia, kegiatan OPM masih berlangsung hingga saat ini. Pada akhir tahun 2011, masyarakat Papua mulai bergejolak kembali. Beberapa negara kemudian menyatakan dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan Papua, termasuk Amerika Serikat dan Australia. Permasalahan tersebut dapat mempengaruhi eksistensi dan integritas NKRI di dunia internasional.

Tinjauan dari Aspek Pertahanan Keamanan.

a. Antisipasi terhadap ancaman Gerakan separatis. Kesadaran masyarakat Papua akan potensi alamnya yang dieksplorasi secara berlebihan membuat rawan terjadinya gerakan separatis. Organisasi Papua Merdeka (OPM) salah satu dari gerakan separatis yang menginginkan pemisahan Papua Barat dari NKRI. Tujuan pembentukan OPM adalah untuk bergerilya di kawasan Papua Barat yang diiringi dengan pembentukan 7 Batalyon Kasuari dengan beberapa Komandan Peleteon. Keberadaan OPM dirasa meresahkan tidak hanya mengenai persoalan kedaulatan Indonesia sebagai negara kesatuan, tetapi juga kekerasan yang digunakan sebagai alat mencapai tujuannya tersebut. Hal tersebut mendorong perlu adanya langkah-langkah untuk mengantisipasi munculnya ancaman gerakan separatis OPM di wilayah tersebut. 

b. Pengamanan perbatasan Indonesia - Papua New Guinea. Adapun tugas utama prajurit Kodam XVII/Cendrawasih yang berada di garis depan perbatasan ini adalah melakukan operasi pengamanan perbatasan dan menjaga patok-patok perbatasan supaya tidak ada pergeseran. Terdapat 2 Kompi Yonif dengan pos terdekat di perbatasan Papua New Guinea di Wutung, Skopro, Bewan dan Sendi. Masalah terbesar selain hambatan alam, terbatasnya akses, dan fasilitas adalah ancaman penyakit malaria. Panjang garis perbatasan yang harus diawasi sekitar 770 km, merupakan problem besar bagi pasukan darat untuk mengawasinya setiap saat. Sebab, pasukan darat sendiri selain terbatas dalam fasilitas juga terbatas dalam jumlah personel yang bertugas.

 

c. Pengamanan Obyek vital. Papua Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar dan perlu dilakukan eksplorasi lebih jauh. Salah satu aktor yang berperan dalam eksplorasi kekayaan alam Papua Barat adalah PT. Freeport Indonesia (PTFI). PTFI merupakan perusahaan pertambangan skala multinasional asal Amerika yang beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua. PTFI memfokuskan eksplorasi pada bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak terbesar di dunia, yang  mendistribusikan hasil eksplorasi tersebut ke berbagai negara. Harapan pemerintah atas hadirnya PTFI di kawasan Papua Barat adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dikawasan tersebut. Oleh karena itu eksplarasi strategis sumber daya alam PTFI merupakan obyek vital yang harus mendapatkan jaminan keamanan. 

d. Penanggulangan Terorisme. Terorisme masih menjadi ancaman terhadap keamanan baik di darat maupun di laut.  Kebijakan penanggulangan terorisme yang belum terintegrasi dan penyelesaian hukum yang berlarut-larut terhadap pelaku teror, berpotensi menimbulkan aksi teroris yang lebih intens dan mengancam keselamatan masyarakat. 

e. Mengatasi konflik sosial. Rasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah dan produk hukum yang belum dapat mengakomodir kepentingan masyarakat serta didorong oleh eksklusifisme SARA dan kesenjangan sosial ekonomi dapat memicu konflik sosial yang berdampak pada instabilitas keamanan. 

Tinjauan dari Aspek Kemungkinan Ancaman.

Berdasarkan analisa lingkungan strategis yang terjadi, dapat diidentifikasi ancaman yang mungkin berkembang pada beberapa tahun kedepan, baik dari Luar Negeri maupun Dalam Negeri.

a. Ancaman Militer. Konflik perbatasan darat Indonesia - Papua New Guinea dapat mungkin terjadi akibat dari :

1). Pangkalan militer Amerika di Darwin, Australia. Posisi Darwin yang jaraknya hanya 820 km dari Papua sudah menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Pasukan Amerika bisa menembus wilayah Indonesia untuk melakukan operasi intelijen dan kegiatan militer. Bagi Indonesia, penempatan Marinir Amerika Serikat di Darwin penting untuk dicermati, sebab kekuatan itu dapat memperkuat kekuatan militer Amerika untuk merespon instabilitas di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia Timur. Amerika memiliki kepentingan terhadap kekayaan sumber daya alam di wilayah Papua.                                 

Amerika bisa saja mendukung kemerdekaan Papua agar bisa mengontrol Freeportnya. Penempatan 22.750 pasukan tentara Amerika bisa mendukung Papua merdeka, karena menurut informasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) didukung oleh gereja-gereja di Amerika. Untuk menjaga kepentingan Pemerintah Amerika Serikat, maka Amerika akan meningkatkan kekuatan dan keamanannya di sekitar wilayah Indonesia, khususnya yang berbatasan dengan Papua.

2). Penguatan militer Papua New Guinea di perbatasan. Papua New Guinea telah meminta bantuan Australia untuk mengem­bangkan fasilitas pertahanan mereka di perbatasan Indonesia - Papua New Guinea. Untuk melin­dungi kepentingan teritori­alnya, pemerintah Papua New Guinea akan memperkuat armada perta­hanan mereka di kawasan yang berbatasan dengan Indonesia. Rencana itu akan meningkat­kan jumlah pasukan hingga 10.000 personel, disertai armada dan perlengkapan pendukung pertahanan.

3). Penyusupan intelijen asing. Kegiatan spionase intelijen melalui jalur LSM, wisatawan, penelitian, bantuan, pendidikan dan misi agama merupakan ancaman potensial. Perayaan HUT Papua sering ditunggangi spionase asing. HUT Papua juga dirayakan di Australia, Belanda, Inggris dan negara - negara Eropa lainnya yang melibatkan  spionasi asing. Perayaan HUT Papua bisa digunakan untuk menciptakan kerusuhan dan perlawanan keutuhan NKRI, dengan melakukan aksi-aksi mengganggu keamanan dan mengibarkan bendera Kejora untuk menuntut kemerdekaan atau terlepas dari NKRI. Peranan asing (NGO internasional) begitu besar dalam membentuk organisasi dan kelompok perlawanan terhadap NKRI baik di dalam dan luar negeri.

Ancaman non militer.

1). Aksi radikal. Menguatnya isu-isu agama, tensi etnisitas termasuk sejumlah konflik yang didasari oleh adanya kesenjangan sosial­-ekonomi, merupakan penyebab konflik yang sering terjadi di wilayah Papua. Perubahan komposisi dan struktur demografis secara luas sebagai akibat dari interaksi global yang semakin intens semakin meningkatkan perbedaan dan kecemburuan sosial antara kelompok penduduk pribumi dan pendatang, yang rawan menimbulkan konflik horizontal (komunal) maupun vertikal. Walaupun penentuan nasib sendiri telah dilakukan melalui Pepera di Papua sejak dasawarsa 1960, dalam kenyataannya ketidakpuasan penduduk pribumi atau lokal terhadap pendekatan dan kebijakan pembangunan pemerintah pusat tetap muncul dan tidak surut sampai saat ini.

2). Kejahatan Transnasional. Kejahatan lintas batas (transnational crimes) yang banyak terjadi di perbatasan darat Indonesia - Papua New adalah penyelundupan (smuggling) yang sangat sulit diatasi sejak dahulu hingga dewasa ini. Komoditas yang diselundupkan bersifat komersial, antara lain, minyak tanah, bensin, kayu, dan kakao dari Papua Indonesia, dan vanilla asal Papua New Guinea, yang terutama dilakukan dengan memanfaatkan jalur (perbatasan) laut.

Jenis kejahatan lintas batas lainnya adalah penyelundupan senjata ringan dan amunisi, yang menimbulkan keprihatinan. Senjata dan amunisi tersebut diperdagangkan di sepanjang perbatasan Indonesia - Papua New Guinea. Keinginan yang besar dari penduduk Papua New Guinea untuk memiliki senjata telah menjadi pemicu tingkat penyelundupan begitu tinggi belakangan ini. Hal ini ada hubungannya dengan meningkatnya rasa tidak aman akibat sering terjadinya perang suku (tribal war) di Papua New Guinea dan kondisi keamanan domestik yang sering labil (terganggu) akibat ketidakpuasan kelompok-kelompok politik di negeri itu. Selain itu potensi terjadi kegiatan illegal fishing dan terjadinya illegal trafficking in persons di Papua juga cukup tinggi.

 

3) Terorisme. Aksi terorisme dapat terjadi di wilayah Papua. Aktor pelaku dapat berupa aktor negara, kelompok ekstrim ataupun kejahatan perorangan. Mereka melakukan terorisme dapat dengan cara sabotase, pengeboman dan pembajakan baik di darat dan laut. Mengingat bahwa di Papua terdapat banyak obyek vital milik aset strategis asing (Amerika) dan keberadaan warga asing yang selama ini selalu menjadi target utama kelompok teroris.

4) Konflik sosial. Konflik sosial merupakan ancaman nyata / faktual dan sewaktu-waktu dapat terjadi dan dapat mengancam stabilitas nasional.

a) Konflik komunal. Konflik komunal terjadi sebagai akibat sengketa pemekaran wilayah, permasalahan pilkada dan masalah SARA.  Berbagai konflik yang berlatar belakang SARA dalam beberapa tahun terakhir ini memberi bukti bahwa sebagian tertentu dari kelompok-kelompok yang ada dan hidup masyarakat  Papua masih rendah pengendalian dirinya, dan cenderung memilih cara-cara kekerasan untuk mengekspresikan pendapat dan keinginannya dalam menyelesaikan masalah.

b) Konflik vertikal. Konflik vertikal terjadi sebagai akibat adanya perlawanan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang dilakukan dalam bentuk unjuk rasa ataupun aksi-aksi lain yang bersifat anarkis. Potensi konflik vertikal masih relatif terus terjadi di wilayah Papua. Papua merupakan salah satu daerah yang mempunyai kecenderungan melepaskan diri dari NKRI dengan adanya suatu gerakan yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM).  

5) Bencana alam. Wilayah Indonesia yang terletak di jalur gempa dunia, lempeng Asia dan Australia menyebabkan setiap saat rawan gempa tektonik di dasar lautan yang berdampak tsunami. Selain itu juga rawan terjadi bencana alam akibat ulah manusia yang merusak lingkungan, seperti tanah longsor dan banjir bandang yang datang secara tiba-tiba merupakan ancaman nyata / faktual. Berbagai macam bencana alam yang mungkin terjadi di Papua, sebagai berikut :

a) Gempa bumi. Gempa bumi kemungkinan saja dapat   terjadi di berbagai wilayah Papua.

b) Banjir dan tanah longsor. Banjir dan tanah longsor kemungkinan dapat terjadi di daerah dataran rendah dan rawa-  rawa serta pegunungan yang memiliki kontur yang terjal.

c) Kebakaran hutan. Kerawananan kebakaran hutan dapat terjadi di Papua mengingat kondisi alam yang sebagian besar terdiri dari hutan lebat.

d) Tsunami. Tsunami kemungkinan dapat terjadi di pantai Barat dan pantai Utara Papua akibat adanya bencana gempa bumi di dasar laut.

 (Fajar Purwawidada, MH., MS.c)